Lapangan Padel di Jakarta Dituding Langgar Tata Ruang dan Ganggu Warga

Anggota DPRD DKI soroti maraknya lapangan padel yang melanggar tata ruang dan memicu protes warga. Pemerintah diminta tegas bertindak….

memahami konsep RTP

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi E, Justin Adrian, menyoroti persoalan tata ruang terkait maraknya pembangunan lapangan padel di Ibu Kota. Menurutnya, banyak fasilitas olahraga ini didirikan dengan melanggar peraturan dan justru menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

Lapangan Padel Dinilai Abaikan Dampak Lingkungan

Justin menegaskan bahwa sikapnya bukanlah penentangan terhadap olahraga padel itu sendiri. Namun, keberadaan usaha lapangan padel yang kerap mengabaikan dampak lingkungan menjadi persoalan serius. “Sudah terlalu banyak usaha padel yang melanggar tata ruang atau malah jadi gangguan terhadap warga di lingkungan sekitarnya,” ujar Justin.

Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera bertindak tegas sebelum isu ini berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kekhawatiran ini terutama mengemuka melihat banyaknya lapangan padel yang dibangun di lokasi dengan akses jalan sempit, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketenangan warga.

Fenomena yang Terulang dan Protes Warga

Justin melihat pola yang terulang di mana pembangunan sebuah fasilitas cenderung mengabaikan dampaknya bagi lingkungan sekitar. “Pemprov DKI seolah-olah menomorduakan dampak sebuah bangunan terhadap lingkungannya. Kali ini, fenomenanya terulang dengan lapangan padel,” paparnya.

Ia menilai protes warga yang belakangan ramai di media sosial terkait kehadiran lapangan padel di tengah pemukiman adalah respons yang wajar. Masyarakat, menurutnya, berhak menuntut perbaikan dan penertiban dari pemerintah.

Seruan untuk Mengutamakan Dampak Lingkungan

Sebagai penutup, Justin menekankan perlunya perubahan paradigma dalam perizinan dan pengawasan. “Kini, saatnya di mana dampak gangguan sebuah usaha, apa pun itu, termasuk lapangan padel, dinomorsatukan,” tegasnya. Harapannya, pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini dan menyeimbangkan perkembangan bisnis olahraga dengan hak hidup nyaman warga.